Seminar dan bedah buku bertajuk Maritime Talk dengan tema "Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegritasi" Laut harus dikelola secara berkeadilan

 

Fakultas Hukum Unisbank Semarang bekerjasama dengan Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Jawa Tengah akan menggelar seminar dan bedah buku bertajuk Maritime Talk dengan tema "Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegritasi". Acara digelar pada hari senin, 15 Januari 2018  di Ruang Seminar lantai 9 Kampus Unisbank Semarang Mugas dengan menghadirkan narasumber penulis buku dan pengusaha nasional yaitu Wijtaksono. Nasrumber lainnya adalah Dekan Fakultas Hukum Unisbank Dr.Rochmani,SH.M.Hum, Anggota DPRD Fraksi PKS Riyono dan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu M Safriyadi.
Sebanyak kurang lebih 90 orang menghadiri acara ini. Widjaksono penulis buku Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegritasi menuturkan, Indonesia mempuyai kontribusi yang signifikan,hal ini tak lain karena Indonesia mempunyai garis pantai nomor dua setelah canada, 5,8 juta KM luas laut, hak kelola sampai  200 mil. Dalam laut juga mempunyai 4 komuditas unggulan dunia, diantara tahun 2014 Rumput laut mencapai 10.147 ton/tahun,Tuna Cakalang dan tongkol 1.326 ton, Udang 273.000 ton dan kepiting rajungan 100.000 ton, ujarnya
Widjaksono menambahkan, potensi laut  yang luar biasa ini harus dikelola dengan 3 prinsip atau indikator, (1) kedaulatan dengan mencegah pencurian ikan, (2) Keberlanjutan dengan Konservasi untuk terus menjaga produktifitas dan Kesejahteraan dengan meningkatkan ekonomi perikanan dan membentuk pulau mandiri. Tidak kalah penting adalah selalu menjaga 5 hal langkah jokowi mewujudkan poros maritim, diantaranya Membangun Budaya Maritim, meningkatkan diplomasi maritim,mewujudkan infrastruktur kelautan, industri kelautan dan memperkuat pertahanan laut, imbuhnya.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Unisbank, Dr.Rochmani,SH.M.Hum. menurutnya pembangunan kelautan penting menjadi prioritas utama. Sudah cukup lama orientasi pembangunan pada pengelolaan sumber daya alam di darat. Sedangkan potensi kelautan belum menjadi perhatian yang serius untuk mencapai kesejahteraan. Namun demikian pembangunan kelautan tidaklah harus mengedepankan ekonomi sematan, namun juga haruslah menyeimbangkan ekologi dan sosial keadilan, ujarnya.