Dinamika Hukum

PENERAPAN TEORI POSTMODERNISME DALAM PRAKTIK PENGAWASAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: STUDI KASUS LEMBAGA OMBUDSMAN

2024-04-30T22:49:55+07:00

The application of postmodernism theory in the practice of state administrative law supervision in the case study of the Ombudsman institution uses library research. This activity is related to library data collection methods. Postmodernism theory can help the Ombudsman understand that reality is not objective or measurable. The influence of postmodernism theory on the Ombudsman of the Republic of Indonesia can influence their approach in conducting oversight of the government. However, they must consider the challenges and find the right balance between an inclusive approach and objective standards to ensure fairness and truth in their oversight.

PENGABAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN GAJI PNS SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK DAN PRINSIP KEADILAN

2024-04-30T22:49:57+07:00

Artikel ini mendiskusikan tentang Pengabaian Kewajiban Pembayaran Gaji PNS sebagai Pelanggaran Terhadap Hak dan Prinsip Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data sekunder yang digunakan juga meliputi bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur yang berkaitan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa hak konstitusional Pegawai Negeri Sipil terutama hak untuk mendapatkan gaji telah diatur didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Namun, masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan gajinya, hal ini melanggar konstitusi dan keadilan. Salah satu contohnya gugatan yang akan dibahas didalam artikel ini yaitu, Putusan No. 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/G/2021/PTUN.JBI)

2024-04-30T22:49:58+07:00

Alinea Keempat Preambule Konstitusi menetapkan bahwa tujuan nasional negara Indonesia satu di antaranya adalah “memajukan kesejahteraan”. Pemerintah mempunyai tanggung jawab melayani masyarakat untuk merealisasikan tujuan nasional ini yang kemudian dijalankan melalui pemberian wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai agen dalam pelayanan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dalam praktiknya menimbulkan sengketa kepegawaian yang merupakan bagian dari sengketa TUN dan yang menjadi pihak penggugat adalah PNS serta objek gugatannya adalah KTUN pada bidang kepegawaian yang dasar pengajuan gugatannya adalah karena dianggap bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta AAUPB. Dalam penyelesaiannya, dapat ditempuh dari dua prosedur, yakni melalui jalur “Keberatan” dan jalur “Banding Administratif”.

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI DAERAH DITINJAU BERDASARKAN STATUS JALAN

2024-04-30T22:49:59+07:00

Jalanan merupakan suatu pengantar yang dimana dinamikanya mempermudah pengguna jalan dan terhindarnya dari hal yang membawa pada kecelakaan dan seringkali terjadi kerusakan. Beberapa kasus kerusakan jalan sering terjadi kelambatan pemerintah di dalam meresponnya. Rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap jalanan yang rusak ditinjau dengan status pengelolaan jalan; dan 2) bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespon kesenjangan kewenangan atas jalanan yang rusak di daerah. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam memperbaiki jalanan rusak yang merupakan ranahnya dengan ditambah kewenangan penindaklanjutan sementara atas jalan nasional. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam penindaklanjutan jalanan yang rusak baik jalan nasional maupun jalan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan dengan cara mendirikan atau membangun suatu sistem satu pintu dalam hal pelaporan atas jalanan yang rusak tersebut.

EFEKTIFITAS REGULASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA BERBASIS INDUSTRI SILAT DI KOTA MADIUN, JAWA TIMUR PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

2024-04-30T22:50:00+07:00

This study aims to determine the Madiun Mayor's policy in developing pencak silat as cultural tourism and at the same time to determine the effectiveness of the Madiun City government's policy in developing cultural tourism based on the silat industry in the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory. The author uses normative legal research methods. Based on the results of the research, it is known that the Madiun City government develops the potential of pencak silat based on smart city through a smart branding roadmap which includes two programmes, namely the pencak silat experience tourism development programme and the pencak silat friend programme. In addition, the City Government through Disbudparpora also manages pencak silat through art performances and intercollegiate competitions. The effectiveness of the Madiun City Government's policy in developing cultural tourism based on the silat industry in the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory states that legal effectiveness is influenced by three elements of the legal system, namely the structure of law, the substance of the law and legal culture. Based on this theory, the concept of developing Madiun City Pendekar cultural tourism based on the martial arts industry can be directed through the development of tourism policies based on pencak silat culture, synergy between the Madiun City Government and the implementing apparatus and building public awareness.

BEBAN ADMNISTRASI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI POVINSI JAWA TENGAH

2024-04-30T22:50:02+07:00

The existence of the Manpower and Transmigration Office in Central Java Province as an implementing element of government duties in the employment and transmigration sector certainly does not always run smoothly. One of the main issues that may be faced by the Manpower and Transmigration Office is the existence of a high administrative burden. The research method used is an empirical juridical approach using a combination of primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews and face-to-face meetings with resource persons relevant to the research context, while secondary data is obtained through document analysis of literature, policies, and related documents. The analytical approach used in this research is qualitative analysis, which allows for understanding and detailing qualitative aspects based on the issues studied. This study found that the administrative burden in the Central Java Provincial Manpower and Transmigration Office can include various things, such as the preparation of technical policies in the field of employment, community empowerment and transmigration, the implementation of government affairs and public services in the field of employment, guidance and implementation of tasks in the field of employment, and reporting the results of the implementation of main tasks and functions. And to deal with this burden most government programs, especially those managed by the Central Java Provincial Manpower and Transmigration Office, use online platforms and electronic media to process various aspects of employment. This effort helps in processing community reports more easily, quickly, and efficiently, so as to increase the effectiveness of the performance of Central Java Provincial Disnakertrans employees.

Keywords : Administrative burden, Manpower and Transmigration Office, Central Java Provincial

PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PUTUS SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

2024-04-30T22:50:08+07:00

The purpose of writing this article is to analyse the factors that cause dropout for children with special needs, as well as the programs and role of the education and culture office of Central Java province in minimising dropout rates in special schools (SLB) The research method used in this article is descriptive empirical method, namely research by going directly to the field and then analysing the results of the research. The data sources used in this article consist of primary data sources and secondary data sources. In particular, the factors that cause dropout rates in slb include economic factors, distance factors, parental factors and environmental factors. The Central Java Provincial Education and Culture Office is the education policy maker in the Central Java Province area. In carrying out its policy, the Central Java Provincial Education and Culture Office has the authority to create, implement and monitor the implementation of education. The Central Java Provincial Education and Culture Office also plays an important role in the implementation of various education and culture programmes. The Central Java Provincial Office of Education and Culture in its efforts to minimise dropout rates in slb has several programmes, namely the construction of new school units, pip and bsm assistance, and improving the quality of education in SLB.

Keywords: Education and Culture Office Programmes, Dropout, Special Schools (SLB)

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN

2024-04-30T22:50:12+07:00

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kekerasan seksual yang melindungi korban melalui putusan pengadilan, media sosial, dan kebijakan tanpa pemidanaan. Adanya putusan pengadilan dengan terdakwa Herry Wirawan dan Moch Subchi Azal Tsani pada tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan putusan yang dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan korban. Realitas ini berada pada kondisi masyarakat yang mengalami erosi moralitas, korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan justru sebaliknya. Kondisi ini menjadi materi pemberitaan media massa, apalagi terkait dengan korban kekersan seksual yang menderita fisik, mental, dan sosial. Adanya realita peradilan pidana seperti ini menarik ditengah keterbatasan hukum pidana melindungi korban, dan pada sisi yang lain ada sarana sanksi lain yang dapat digunakan untuk melindungi korban ke dalam kerangka pidana tambahan. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian

hukum inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan pengadilan tidak menunjukkan konsistensi pada perlindungan korban kekerasan. Pidana yang dijatuhkan mendekati tuntutan jaksa. Begitu pula pengenaan sanksi restitusi dengan nilai nominal yang tidak sama. Masih adanya putusan yang tidak mencakup restitusi menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pemulihan korban, meskipun secara normatif pengenaan restitusi telah diatur. Pemberitaan media massa telah bermanfaat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban termasuk pengenaan sanksi pidana yang berat, pemulihan korban dan ancaman pencabutan ijin operasional. Merekonstruksi perlindungan korban kekerasan seksual melalui penguatan media massa termasuk media sosial, penerapan sanksi pidana yang membuat jera, pemulihan korban melalui restitusi dan kompensasi kebijakan sosial yang mewujudkan kesejahteraan korban dengan memulihkan hak-hak korban, penguatan kesehatan mental masyarakat melalui perilaku yang menjunjung tinggi moralitas, menguatkan evaluasi yang berbasis laporan masyarakat dan penerapan sanksi perdata dan adminstrasi sebagai pidana tambahan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Media, Kebijakan, kesehatan Mental, Restitusi

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PPAT DALAM SUATU PERIKATAN

2024-04-30T22:50:17+07:00

Notary and PPAT in Engagement between Debtor and Creditor. This study aims to determine, and analyze the extent of the authority of Notaries and PPATs in Creditor Agreements between Debtors and Creditors and the position of Cooperation agreements between notaries and PPATs with Banks according to Positive Law. This study uses a normative juridical approach. The juridical approach is used to analyze various principles and theories related to the problems studied. The research results show that notaries and PPATs in the credit agreement system between creditors are carried out to provide legal certainty. The role of the notary and PPAT is also as the authorized party to check the collateral in the form of Mortgage to ascertain whether the collateral is valid in the eyes of the law or not. The position of notary and PPAT cooperation agreements with banks according to the Civil Code and the Principles of Freedom of Contract are binding and valid based on applicable regulations.

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI INTERNET WIFI ILEGAL (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/Pn Pgp)

2024-04-30T22:50:19+07:00

The In the current era, Internet Service Providers (ISPs), also known as Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet, are emerging rapidly, offering internet services at varying prices. However, the demand for high-speed internet is increasing while complex regulations create opportunities for misuse by individuals or specific groups. The purpose of this writing is to understand the implementation of criminal law, causal factors, and judicial considerations regarding the criminal acts of illegal WiFi internet service providers in Decision Number 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp. This study adopts a juridical-normative approach, aiming to examine positive legal regulations and utilizing legal materials as the primary data. The data sources consist of primary legal materials, such as legislation and judicial decisions, as well as secondary legal materials, including legal opinions, doctrines, legal theories from legal literature, research findings, scholarly articles, and relevant websites. The substantive implementation of criminal law in this case is in accordance with the elements specified in the relevant articles. Individual and external factors, such as the social environment, influence the occurrence of crimes. The judge's consideration to impose a lighter sentence than the Prosecutor's demand is based on mitigating factors, which outweigh the aggravating factors for the defendant.

Keywords : Criminal Law, Judge's consideration, Telecommunication

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI (Studi Di DPMPPA Kota Jambi)

2024-04-30T22:50:21+07:00

The phenomenon of child exploitation reached 147 cases in Jambi City from 2021 to 2022. The Jambi City Community Empowerment, Women and Child Protection (DPMPPA) Office as one of the institutions that has a technical role in implementing child protection norms, standards, procedures and criteria, also has several times found that there are various forms of exploitation carried out against children. This study aims to find out more about the causal factors and the efforts made in overcoming acts of exploitation of children in Jambi City. The research method is empirical juridical with data collection through observation, interviews, and deficiencies. The results showed that the exploitation of children in Jambi City was mostly done by their own parents due to various factors such as the economy, environment, culture and education. Efforts made to child victims of this exploitation are by providing assistance and guidance by the Jambi City DPMPPA.

KONSEP KEADILAN DALAM PEMANFAATAN HASIL DESTINASI WISATA KEARIFAN LOKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (KECAMATAN BANDONGAN MAGELANG)

2024-04-30T22:50:22+07:00

It is important to conduct research on the concept of justice in the utilization of the results of local wisdom tourism destinations from the perspective of human rights (Bandongan District, Magelang). This is to analyze the main problem formulation: (1) how is the concept of justice in the utilization of local wisdom tourism destinations in Bandongan Sub-district? (2) how is the influence of human rights values in the policy of utilization of local wisdom tourism destinations in Bandongan Sub-district? Data collection in this study was conducted through the collection of legal materials, observation, in-depth interviews, and FGDs with key groups. The data collected was then processed and analyzed to produce an analytical description to answer the questions raised in the research. The results showed that the tourism village is committed to achieving a comprehensive understanding of justice. This understanding includes various fundamental aspects, such as social, political, economic, legal, and cultural. Then the values of human rights also influence the policy of utilizing the results of tourist destinations, namely the community is given equality to provide aspirations in tourist destination policies, provide protection and respect for customs, regional musical instruments, rituals, dialects, and local wisdom, given equal opportunities for entrepreneurship, fulfilled conservation of the natural environment, given social development without discrimination.

Keywords: Concept of Justice, Tourism Destination Outcomes, Local Wisdom, Human Rights.

HALUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM DISKURSUS TEORI-TEORI KEADILAN

2024-04-30T22:50:25+07:00

Suara yang lantang melawan ketidakadilan menjelaskan kondisi yang menuntut keadilan. Dalam mencapai kesejahteraan sosial, perlu ada teori-teori yang berbicara tentang keadilan. Teori-teori yang dapat menggambarkan seperti apa keadilan itu, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan dengan segala permasalahannya yang semakin kompleks. Artikel ini berusaha untuk membahas penggalan-penggalan teori tentang keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dalam ilmu hukum atau biasa disebut dengan penelitian sosio-legal. Prinsip keadilan utilitarianisme memberikan pemahaman bahwa keadilan dapat diukur, setidaknya mampu memberikan atau paling tidak secara teoritis memberikan metode konkret dalam pengambilan keputusan yang sulit. Kemudian, prinsip keadilan kelompok liberalisme egalitarian mengedepankan prinsip keadilan yang disebut dengan justice as fairness atau keadilan sebagai persamaan. Sementara itu, prinsip keadilan historis pada hakikatnya adalah tindakan mengambil sesuatu yang tidak boleh merugikan orang lain, harus dilakukan secara sukarela kepada orang lain yang didasarkan pada pengalihan kepemilikan atas suatu keadaan atau tindakan di masa lampau yang dapat menciptakan hak atas sesuatu.