Dinamika Hukum

KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PIDANA MATI DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Estri Banjaransari, Yesika Rahman, Belinda Ayu, Rifki Pebrianata — Wed, 13 Sep 2023 10:12:06 +0700

This study aims to find out the study of the relationship between capital punishment and human rights. The type of research used is a systematic literature review, namely the study of related journals, articles, laws, and books. The results of this study indicate that the death penalty in Indonesia still experiences several mistakes that lead to violations of human rights, so capital punishment is needed as an alternative punishment.

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENCOPOTAN JABATAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/G/2021PTUN-BKL)

Nurjihan Rizkhita, Paulinus Salvator Tarigan, Rio Taufik Ansori — Wed, 13 Sep 2023 00:00:00 +0700

This article discusses the judicial analysis of unlawful acts by the government in the removal of the head of the Bengkulu City Health Service based on Decision No. 13/G/2021 PTUN-BKL. Specifically, the unlawful act by the government in the decision was in the form of issuing a decree that was declared contrary to legal provisions and the AUPB. In this paper, the method used is normative-juridical. The normative-juridical approach can be explained as an approach to solving problems based on law. The results of the study explain that the application of the principle of legality of authority is very important in carrying out the duties and authorities of the government to prevent unlawful acts by the government.

EKSISTENSI OMBUDSMAN SEBAGAI PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK GUNA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BEBAS MALADMINISTRASI STUDI KASUS: PEMBANGUNAN APARTEMEN LEXINGTON RESIDENCE

Ilham Endriansyah Putra, Muhammad Galih Ramahadi, Rifad Fahrezy — Fri, 27 Oct 2023 10:00:21 +0700

Abstrak

Ombudsman Merupakan Lembaga independent yang didirikan Oleh Pemerintah dengan segenap tanggung jawab dalam tugas pengawasan, investigasi dan pemberian tindak lanjut atas segala sengketa anatara masyarakat dan instansi dan Lembaga pelayanan Publik di Indonesia. Segala bentuk tindakan yang akan di lakukan oleh ombudsman didasarkan pada kewenangan yang diperoleh oleh Ombudsman. Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia sejak era orde lama hingga kini terus berkembang, semakin berkembangnya Pola kinerja aparat yang mengikuti perkembangan zaman tentu diikuti dengan perkembangan masalah yang jauh lebih kompleks, tanpa dibekali dengan pengaturan dan daya integritas yang tinggi maka kehendak pribadi dari setiap aparat dapat menjadi boomerang dan berakibat pada munculnya Maladministrasi, baik dalam penyalahgunaan wewenang hingga prilaku yang merugikan instansi kenegaraan itu sendiri. Seiring perkembangannya, ombudsman sendiri masih banyak yang belum menyadari eksistensi dan perannya sebagai pengawas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan peran dari ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik dan bagaimana melihat eksistensi dari ombudsman melalui studi kasus. Metode penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus. Kesimpulannya bahwa dapat dilakukan peningkatan kinerja dari ombudsman sebab ombudsman sendiri sudah difasilitasi dengan kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik yang sangat luas. Selain itu, dengan adanya penyelesaian konkrit dari permasalahan pelayanan publik, ombudsman dapat menunjukan eksistensi serta perannya.

ANALISIS PEMBLOKIRAN LAYANAN INTERNET DI PAPUA DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DEMI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Fri, 27 Oct 2023 10:02:51 +0700

The issue of blocking internet services in Papua in 2019 has been in the public spotlight for quite a long time. The blocking carried out by the government raises questions about legal certainty, public interest in the principles of good governance. The principle of legal certainty is an important basis for the policy on blocking internet services in Papua, where this principle requires that the policies implemented must comply with applicable law, including clear procedures, predictability, and access to adequate information. In addition, service blocking must be based on a strong and transparent legal basis. The public interest must be an important consideration in blocking these internet services. The government must be able to maintain between individual interests and public interests. Even though the blocking has reasons such as national security or critical shelter, it still has to pay attention to the impact on individual human rights, freedom of speech and access to information. The realization of good governance is an important principle in the blocking. Good governance refers to good, transparent, accountable, participatory and fair governance. The government must involve the public in the process of making policies related to blocking internet services, such as accurate information, public consultation, and consider input from various related parties.

ANTINOMI SANKSI DENDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT KEBERATAN DAN BANDING

Janti Saragih — Fri, 27 Oct 2023 10:08:27 +0700

Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan. Agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak hanya surplus kepercayaan tetapi minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang, namun sangat disayangkan ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang, disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar norma hukum dan antar peraturan yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi denda dalam penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda atas kekalahan sebagian atau seluruh tuntutan dalam keberatan dan banding telah menimbulkan beberapa konflik norma hukum dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini, menciptakan efek jera bagi wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda dimaksud sepatutnya dihapuskan.

MELAWAN TINDAK PENCUCIAN UANG KORPORASI MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

Antony Antony, Eko Nurisman — Fri, 27 Oct 2023 10:11:31 +0700

Negara Indonesia belum memiliki prosedur penanggulangan perampasan aset didalam tindak pidana pencucian uang (money laundry) bagi pelaku sebagai individu maupun korporasi. Maka, penelitian ini akan mengkaji urgensi rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Melalui penelitian hukum normatif dengan kajian pustaka, penelitian ini menunjukkan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan konsep money as lifeblood of the crime. Konsep tersebut terkandung didalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan metode in rem forfeiture yakni hukum dilakukan guna melawan aset bukan melawan individu (in rem personam) dengan fokus kepada aliran dana yang diduga berasal atau digunakan dalam suatu tindak pidana.

DELIK PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) BERKEWARGA NEGARAAN INDONESIA

Yashica Nedhypraha Aprillyzegha — Fri, 27 Oct 2023 10:15:33 +0700

Judicial practice in dealing with cases of criminal acts of trafficking in persons in Decision No. 48/Pid. Sus/2021/PN Crb. and Decision No. 49/Pid. Sus/2021/PN Crb. As is known, the panel of judges delivered their decisions in two decisions of the Cirebon District Court, namely Decision Number 48/Pid.Sus/2021/PN. Cirebon and Decision No. 49/Pid.Sus/2021/PN. Cirebon, which show the lack of justice and legal protection for victims of human trafficking in Indonesia. In fact, Indonesia is a sovereign country that is obliged to protect its citizens by the Constitution of the Republic of Indonesia. Victims of the crime of trafficking in persons receive a form of legal protection not only in the form of criminal sanctions against the perpetrators of Law No. 21 of 2007, but must also receive protection, prevention, and eradication of means or forms of institutions for the crime of trafficking in persons.

PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM DELIK NARKOTIKA SECARA TERORGANISASI

Mas Diding Eki Sukmadadi, Siswantri Pratiwi, Mardani Mardani — Fri, 27 Oct 2023 10:18:57 +0700

This writing aims to find out the proof of the elements against the law in the case of organized narcotics offences. The method used is normative juridical with the acquisition of secondary data and analyzed based on applicable legal sources. The results obtained in the verdict were correct in stating that the Defendant M. Nofriadi mentioned above, was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act, "Without the right or against the law Receiving Narcotics Group I in the form of non-plants weighing more than 5 (five) grams in an organized manner" as stated in the first indictment of the Public Prosecutor.

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Anugra Soraya, Sunardi Purwanda, Muhammad Taufik — Fri, 27 Oct 2023 10:21:27 +0700

The crime of trafficking in persons (TPPO) is an extraordinary crime that must be eradicated together. Anyone can become a victim, be it men, women, even children. This study aims to find out the form of legal arrangements for children who are victims of the crime of trafficking in persons in the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this paper is the statutory approach and the comparative approach. The results of the study show that in the latest Criminal Code there is a detailed explanation regarding the crime of trafficking in persons, which regulates corporations, regarding the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring or receiving a person, through threats of violence, use of force, kidnapping, confinement , forgery, fraud, abuse of power or position of vulnerability, debt bondage, or giving payments or benefits, as well as the minimum and maximum penalties that have been categorized in Law Number 1 of 2023.

PEMENUHAN HAK KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL YANG MENJALANI MASA TUNGGU HUKUMAN MATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Dwi Indrawan Mustapa, Sunardi Purwanda, Auliah Ambarwati — Fri, 27 Oct 2023 10:23:50 +0700

This research was conducted with the aim of finding out the arrangements for the death penalty for climbing pregnant women and knowing the legal reasons for having to fulfill special rights, for example pregnancy, childbirth and breastfeeding for female prisoners who are temporarily carrying out the waiting period for execution of the death penalty. The type of research used in this research is normative research. Normative legal research is more likely to describe law as a descriptive discipline. Law Number 1 of 2023 which has been passed as a new law provides information that the implementation of the death penalty refers to Article 98 of Law Number 1 of 2023 which stipulates that capital punishment is punishable by an alternative which is only permitted to be released after a request for clemency for convicts who are rejected by the President. However, for pregnant women, women who are breastfeeding their babies, it turns out that it can be postponed until the women give birth, the women no longer breastfeed their babies, and also get a 10-year probation period for convicts to do good in prison. So there is a period of 10 years for the pregnant woman's desire to do good while being detained in prison.

LEGALITAS ORGANISASI BARU DI LUAR WADAH TUNGGAL ORGANISASI PROFESI DOKTER DI INDONESIA DALAM TINJAUAN YURIDIS

Fri, 27 Oct 2023 10:31:36 +0700

The Association of Indonesian Doctors has been formed and declared in a Decree of the Ministry of Law and Human Rights, Number AHU-003638.AH.01.07.2022. The Indonesian Doctors Association is no longer the sole forum for medical organizations in Indonesia. The study of the legality of this new association and the study of the organization of the Indonesian Doctors' Association have violated the right to associate and human rights because it is the sole forum for the medical professional organization which is the focus of the problem raised by the author. The study uses a normative juridical approach to seek answers with certainty and legal certainty through existing legal theories, norms and legislation. The conclusions obtained are that in order to protect patients, improve service quality, and ensure legal and statutory certainty, the medical professional association or organization must be one. Determination of quality and service, competency standards, and professional ethics must come from a professional organization. With a noble purpose, a single professional organization does not violate the law on association and human rights. The presence of a new medical society organization will not interfere with the position of the Indonesian Doctors Association as a professional organization. The suggestion from this study is that new organizations such as the Association of Indonesian Doctors must synergize and become the task force for the Indonesian Doctors Association in controlling the running of the organization while simultaneously providing a driving force for services to the Indonesian people.

Key words: Professional organizations; Constitution; Medical practice

PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT

Safik Faozi, Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Arikha Saputra — Fri, 27 Oct 2023 10:33:18 +0700

Nowadays, food and beverage products are widely circulated in society. In the era of globalization of society, the traffic of goods including food/drinks across countries is not guaranteed to be halal. Even though religious obligations command us to consume halal food/drinks. With the existence of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation no. 39 of 2021 shows that there is legal certainty in the implementation of Halal Product guarantees. The problem is how to theoretically and empirically study the implementation of halal product guarantees from an Indonesian legal perspective. The research methods are normative juridical and sociological. The research results show that theoretically, the implementation of halal product guarantees is based on Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees reflects legal norms originating from God's Law (God Order), namely from the Al-Qur'an and Hadith, and has long been practiced in people's lives as a reflection of a person's or society's religious awareness. The process shows a circle of interaction that ends with the Halal Product Guarantee Law. Empirical studies explain that the implementation of halal product guarantees has been going on in people's lives for a long time so that it functions to create legal certainty, comfort and justice for the user community as well as realizing beneficial values for economic growth and community welfare. The existence of statutory regulations, legal institutions and public awareness of halal product guarantees are elements of a legal system. Empirical studies explain that the economic subsystem played by business actors has great energy to adapt quickly and utilize legal regulations and community culture to expand and develop their business.

Keywords: Halal, Products, Law and Society

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PPPK YANG TERKENA PHK KETIKA MASIH DALAM PERIODE KONTRAK

Anggi Ardhanariswari, Hudha Bagus Setyadi — Fri, 27 Oct 2023 10:36:51 +0700

The updated category in the ASN Law, namely Government Employees with Work Agreements, is a matter of controversy, especially on the issue of Termination of Employment (PHK). Which in this case raises aspects that are confronted starting from the professionalism of work to how the legal protection covers it. In this article, we will discuss the position of government employees with work agreements, what kind of legal protection covers PPPK in the event of termination of employment, and what legal steps can be taken to object to layoffs. In accordance with the description of the background and discussion, it can be concluded that the position of the PPPK as an employee of the State Civil Apparatus who is appointed as a Personnel Supervisor Officer according to the needs of government agencies who also have almost the same rights as civil servants. However, PPPK's legal protection is still in the development stage, so there is a need for further improvement and development to increase legal protection for PPPK and ensure that their rights are optimally protected. This is in line with PPPK's status which is still contractual so that its rights are not as strong as those of permanent civil servants. Therefore, efforts are needed to strengthen legal protection for PPPK in order to improve the welfare and work stability of PPPK and improve the quality of public services. One effort that can be done is to provide clearer job security guarantees for PPPK, as well as provide equal legal protection to permanent civil servants. With legal certainty that guarantees and optimizes this, of course this is also in line with good governance.

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN (ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN PADA KASUS PERIZINAN PERTAMBANGAN PT. TMS)

Asep Misbach Alfaridzi, Muhammad Hilmi Naufal Aflah, Najmi Rabbani — Fri, 27 Oct 2023 10:42:37 +0700

The PTUN’s decision are often not obeyed and implemented by state administrative officer. When the decision of PTUN doesn’t have executorial effect, judicial control which is owned by the PTUN as a form of implementing good governance in Indonesian state administration will be unclear. One of the problem occurs in the realm of mining business license. Government as the publisher of mining business license is often reluctant to comply with PTUN decisions to revoke decree on business license that violate the law. The purpose of this study is to determine the compliance level of the Minister of Energy and Mineral Resources and PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) to PTUN decision. The method of this study uses a normative juridical research model. While the data collection technique of this study uses library method. The results of this study shows that the disputed object “Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number: 163.K/MB.04/DJB/2021” is considered that have violated the law and general principle of good governance. As consequence, in PTTUN Jakarta's decision, the Minister was ordered to revoke the decree of mining permit for PT. TMS. However, the decision was not implemented by the Minister and PT. TMS.

Keywords : Administrative court, Administrative court decision, executive power.

EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Tony Rachardiyanto — Mon, 30 Oct 2023 08:05:33 +0700

This article is based on research that aims to describe the implementation of civil case decisions at the Semarang District Court and its constraints. This type of research is descriptive qualitative. It was found that the implementation of civil case decisions in the Semarang City court began with the indictment or submission of execution by the appellant and ended with the execution of confiscation. The obstacles are (1) the high cost as a guide for the Petitioners; (2) the lack of qualified personnel; and (3) competition or rejection of the accused. Efforts to overcome these obstacles are: (1) the head of the district court encourages both parties to compromise between the initiator of the indictment and his opponent (the accused) amicably; (2) sending confiscation replacement personnel to summon the conflicting parties and proposed additional personnel but was not successful; and (3) confiscation officials inform or send unresolved issues via electronic devices to the City of Semarang to postpone implementation.